Kualitas Pendidikan (sarana prasarana pendidikan)


Tulisan ini merupakan otokritik atau kritik kepada diri sendiri yang dilakukan penulis setiap awal dan akhir pekan sebagai bagian refleksi hasil perkuliahan di magister manajemen pendidikan Unlam.

 

Salah satu tema dalam lomba blog yang diadakan oleh TSC (Telkomsel Community) Kalimantan Tengah menggelitik nurani dan daya pikir para praktisi pendidikan di provinsi ke-15 adalah tentang Kualitas Pendidikan. Dari dulu kala hingga zaman sekarang banyak yang miris dan selalu mempertanyakan bagaimana kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah?  Berbicara mengenai kualitas pendidikan sama seperti menggali sumber mata air yang tidak pernah kering dan berkesudahan selalu saja terdapat kekurangan apalagi yang berlebihan (jarang).

Kualitas berarti mutu, mutu berarti sebuah derajat atau nilai (kebaikan) yang dapat diberikan melalui pelayanan pendidikan. Pendidikan adalah hak semua warga negara tidak terkecuali yang berada di pinggiran, tepi sungai, pesisir, bahkan sampai pedalaman. Pendidikan merupakan proses pemindahan, pewarisan pengetahuan sampai pada transformasi pengetahuan yang terujud pada perubahan perilaku, perubahan budi pekerti. Yang memiliki kemungkinan berubah menjadi baik atau bahkan berlawanan sebagaimana yang diharapkan (menjadi tidak baik sama sekali !)

Kualitas pendidikan seringkali disorot dari ketersediaan berbagai macam sarana prasarana. Ketersediaan ini (pastilah) dan tentu saja berkaitan dengan anggaran, budget, duit, dana, alokasi keuangan yang memang benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kualitas (sarana dan prasarana pendidikan).

Tidak bisa dipungkiri dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat sangat korelatif dan berkaitan dengan daya beli bahkan daya sumbang (kontribusi) masyarakat terhadap sekolah. Kebutuhan sekolah akhirnya sangat tergantung dengan sumbangan uang atau sumbangan material dari masyarakat (pengguna jasa sekolah seperti orang tua dan siswa, juga institusi lain, bahkan dunia usaha dunia industri). Tapi kita tidak menutup mata, dengan resesi dan banyaknya chaos ekonomi di negara bahkan di daerah kita, yang juga rentan sekali dengan disturbansi masalah politik yang cenderung mengarah ke urusan ekonomi dan keuangan, semakin banyak pula bertambah keluarga miskin bahkan prasejahtera.

Jika semula standar kemiskinan adalah kemampuan sebuah keluarga mencukupi kebutuhannya dengan 300 ribu rupiah per bulan, selalu direvisi bahkan oleh UNDP atau dalam MGD’s bahwa standar kemiskinan bisa berarti keluarga yang memiliki penghasilan 500 ribu rupiah sebulan untuk mencukupi kebutuhannya. Sementara sebagai warganegara, keluarga miskin pun wajar merasakan hak mendapatkan pendidikan.

Jika kemiskinan erat kaitan dengan ekonomi, tidak menyentuh langsung mutu pendidikan. Bagaimana dengan mutu pendidikan yang ada itu sendiri?

Kembali pada pandangan salah kaprah bahwa keberhasilan pendidikan bergantung dengan sarana prasarana pendidikan yang tersedia, itu tidak seluruhnya benar. Karena sarana prasarana pendidikan yang komplit sekalipun tanpa ada sumber daya manusia, sumber daya materi yang digunakan merawat dan mengelola serta menjaga sarana tersebut didukung pula dengan sistem manajerial pengelolaan yang berstandar nasional bahkan internasional adalah non-sense jika mutu pendidikan akan terdongkrak dengan sendirinya.

Sarana prasarana pendidikan alangkah baiknya yang benar-benar mampu dikelola, dikendalikan, dioperasikan, dirawat dan dipergunakan dengan maksimal sebaik-baiknya oleh para stakeholder sekolah dengan biaya (yang jika bisa) seminimalis mungkin. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kualitas ! Karena kualitas (sebenarnya) menuntut biaya tinggi dan inefisiensi (baca:keborosan).

Misal : Kita menginginkan susu coklat yang kental dan manis serta lezat tentu saja jumlah takaran cokelat dan malt di dalam susu akan bertambah dibandingkan jumlah ekonomisnya. Jumlah yang lebih banyak, kadar yang lebih tinggi tentu saja akan cepat membuat ketersediaan coklat dalam bungkus susu semakin cepat berkurang dan cepat digantikan yang baru (perputaran uang untuk pembelian kembali juga meningkat).

Dengan analogi susu coklat tadi, jika kita menginginkan mutu sarana prasarana yang baik dan terbaik, ya tentu saja anggaran sarana prasarana harus terus meningkat dan perputaran alokasi uangnya juga cepat. Nah, bagaimana mengantisipasi mutu sarana prasarana pendidikan dalam siklus perputaran uang yang cepat dapat diperlambat atau bahkan bisa direm supaya anggaran tidak blong atau jeblok atau dalam dunia anggaran disebut sebagai Defisit Anggaran Keuangan ?

Belilah sarana prasarana atau adakan sarana prasarana yang lifetime atau daya pakainya tinggi. Daya tahan sarana atau alat juga tinggi. Jika dipakai dengan frekuensi atau sering digunakan, berarti memaksimalkan kekuatan alat atau rajin-rajin dirawat dan dibersihkan (maintenance) yang teratur serta terjadwal terkendali. Hal ini yang seringkali dilupakan pengelola sarana prasarana pendidikan, ada program tetapi tindak lanjut (follow up) tidak ada bahkan tidak dianggarkan.

Pengadaan dan pembelian barang selalu tanpa program alokasi perawatan dan perbaikan ! Di sanalah letak keborosan itu yang mengeropos anggaran. (saya tidak menyangkutpautkan dengan tabiat atau perilaku korup dalam pembelian maupun pengadaan karena itu ranah KPK).

Jadi jika kita menginginkan kualitas pendidikan melalui sarana prasarana pendidikan tercapai bahkan terlampaui, Anggarkan juga perawatan dan perbaikan sarana tersebut jangan hanya direncanakan atau diterapkan pengadaan dan pembeliannya saja. Anggaran perawatan dan perbaikan berarti juga biaya pelatihan teknisi, biaya untuk teknisi melakukan pekerjaannya, memilih teknisi dan pengelola alat yang tepat dan memiliki keterampilan yang sesuai dan memadai, didukung dengan sertifikasi kompetensi teknisi peralatan sarana prasarana (jika perlu). Maka penjaminan mutu di segi sarana prasarana dapat dipenuhi dan tetap terjaga seutuhnya.

Sebuah tawaran dan opsi kepada sekolah yang beranggaran rendah untuk menjalin kerjasama pengelolaan dan pelatihan teknisi sarana prasarana dengan sekolah lain atau dengan lembaga mitra kerja lain. Saya pribadi bersedia memfasilitasi hal tersebut dan tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri melainkan bersama-sama dengan tim kerja (teamwork) sebagai bagian dari Manajemen Mutu Terpadu atau Pengendalian Kualitas Pendidikan terpadu.

Tulisan ini merupakan otokritik atau kritik kepada diri sendiri yang dilakukan penulis setiap awal dan akhir pekan sebagai bagian refleksi hasil perkuliahan di magister manajemen pendidikan Unlam.

About these ads

3 thoughts on “Kualitas Pendidikan (sarana prasarana pendidikan)

  1. Ya mau tidak mau harus menggunakan opsi perawatan & perbaikan rutin sarana, walau nanti harus mengeluarkan biaya juga tetapi tidak sebanding dengan biaya pembelian sarana yang baru. Karena pengaruh terhadap anggaran keuangan sangat besar. Dan juga perlu diterapkan & didisiplin kan kepada pihak yang menggunakan sarana tersebut agar dapat mendukung perawatan & kesehatan sarana tersebut #salahsatupoinnya..

  2. Tetapi bagaimana dengan managemen sekolah-sekolah yg terpencil dan terpinggirkan pak? Apakah tidak ada bantuan management dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikannya agar setara dengan sekolah yg berada di kota-kota besar?

    • pertanyaan ini adalah tugas para wakil rakyat yang ada di legislatif … karena sekuat tenaga apapun para eksekutif memberikan program dan lain-lain tetap saja hal itu kalah dalam perdebatan di gelanggang perwakilan untuk permufakatan

Bagi yang merasa berkenan berkomentar, sudilah mendaftarkan diri dahulu sebagai pengguna wordpress.com

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s