Hati-Hati Menyebar Fitnah

Saat ini seorang pengacara muda, beken dan terkenal tengah menghadapi “gebukan” tentang statement-nya yang menyasar ke ranah SARA (Suku Agama Rasial) terhadap wakil gubernur DKI Jaya melalui twitter. Hingga ia diharuskan menyampaikan maaf kepada publik sebagai upaya rekonsiliasi. Di lain sisi, pengacara beken ini mengajukan uji material tentang UU ITE pada bagian “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” karena menurutnya ada ketidaknyamanan atas pasal tersebut untuk menyalurkan pendapat dan pikiran sesuai hati nurani melalui media yang ada menjadi dibatasi (sumber : http://news.detik.com/read/2013/06/03/133651/2263080/10/dijadikan-tersangka-karena-ngetweet-farhat-abbas-gugat-uu-ite-ke-mk)

Alasan lain dari pasal UU ITE itu adalah “Masyarakat dapat menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia seperti yang dijamin dalam Pasal 28E ayat 2 (Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya)  yang saya kutip dari sumber ulasan 28E dan 28F (Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia) UUD 1945 yang saya kutip dari sumber ulasan.

Sebebas-bebasnya kita menyalurkan pendapat dan pikiran sesuai hati nurani, tetap saja harus ada yang DIBATASI. Kita tidak dapat menyampaikan pendapat kita secara mutlak karena yang kita sampaikan dapat mempengaruhi opini publik, opini massa yang diduga demi kepentingan si penyebar berita. Unsur Fitnah itu harus dicounter dengan keteraturan dan memudahkan pengendalian massa harus ada pasal sebagaimana yang digugat dalam UU ITE.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat (Senin, 3 Juni 2013, Kalteng Pos) menanyakan “Apakah bahayanya jika pasal yang dimohonkan dalam UU ITE itu dikabulkan untuk dihapus? Penegasannya, “Apakah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi anarkisme? Karena akhirnya semua orang menjadi berlebihan !”

Padahal pembatasan pasal 28 E dan 28 F tersebut telah dibatasi pada pasal 28 J yaitu : sumber ulasan

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Yang ditakutkan oleh Hakim Konstitusi jika pasal UU ITE di atas dihapuskan, maka semua warga negara  dapat menuliskan berbagai hal yang dapat menimbulkan kebencian dan sarana menebarkan kebencian dan menyebarkan ketidaksukaan kepada orang lain sudah termaktub dalam KHUP yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

Pasal yang juga harus kita perhatikan adalah pasal 335 ayat (2) KUHP tentang  perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat juga terjadi jika seseorang memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tetapi dengan menggunakan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Artinya, ancaman tersebut dilakukan dengan cara akan mencemarkan baik secara lisan maupun tertulis. Misalnya A memaksa B agar melakukan sesuatu hal dengan mengancam bahwa jika B tidak melaksanakan sesuatu hal yang diinginkan oleh A, maka A akan mencemarkan nama baik si B baik secara lisan atau tulisan. Namun, tindak pidana ini baru dapat diproses jika si korban melakukan pengaduan ke Polisi terlebih dahulu.

Perhatikan :

Pasal 27 ayat (3) UU ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 310 ayat (1) KUHP
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Karena itu mari kita berhati-hati menuliskan sesuatu di Blog berupa opini, tebaran kicauan di twitter atau status-status terkait opini di Facebook maupun jejaring sosial lainnya, terlebih-lebih di tengah umum yang mana umum atau publik dapat menjadi saksi, di tengah-tengah komunitas atau pertemuan berbagai orang juga demikian fatalnya. Juga menyaring semua isu dan rumor dengan fakta yang lengkap dan matang, jaga emosi dengan cerdik. Sebab semua implikasi itu dapat berakibat hukum dan diselesaikan dengan jalur hukum (itu berat!)

Sumber :
http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7081/perbuatan-tidak-menyenangkan

 

#hukum, #konstitusional, #kuhp, #legal, #legalisasi, #legalitas, #pencemaran-nama-baik, #perbuatan-tidak-menyenangkan, #pidana, #uji-material, #uu-ite, #uud