Retorika Koperasi

Hari ini kami diundang oleh Instansi yang mengurus seluk-beluk perkoperasian dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasca Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 yang sempat disahkan pada Oktober 2013 tahun lalu.

Mengapa UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini dibatalkan ? Jawaban selengkapnya silakan simak melalui file berikut : www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_4779 (sedikit catatan mengenai risalah ini, setelah file tersebut diunduh segera diganti nama – rename dengan ekstensi pdf agar bisa terbaca) – mungkin terdapat 255 halaman tentang pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai UU No. 17 Tahun 2012 ini.

Intinya adalah UU tersebut dibatalkan karena tidak mengedepankan Asas Kekeluargaan dan Asas Kegotongroyongan dalam semangat berkooperasi sebagaimana Pandangan Mohammad Hatta, selaku Bapak Koperasi Indonesia. Yang perlahan muncul adalah kepemilikan individual atas usaha koperasi melalui Permodalan atau kapital dan sesungguhnya hal ini bertentangan dengan semangat asas kepemilikan bersama tanggung renteng. Selain itu kekuasaan terbesar bukan di tangan anggota melalui Rapat Anggota Tahunan melainkan kekuasaan penuh pada tangan Pengawas.  Hal itu adalah sebagian kecil pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan UU tersebut.

Hal yang tengah disosialisasikan adalah Selisih hasil usaha atau disingkat SHU dikenai pajak 1,5% dari SHU Bersih yang diperoleh dalam setahun berjalan. Pajak akan menyasar anggota koperasi jika mendapat SHU sebesar 2,8 juta per tahun per orang atau 240.000/orang/bulan. Pajak yang dikenakan sebesar 5% dari SHU tersebut untuk masing-masing anggota. Konon di Palangka Raya, SHU terbesar baru mencapai 1,6 juta/tahun/orang pada salah satu Koperasi yang sangat aktif di wilayah ini.

Sebagai sokoguru ekonomi bangsa, sepertinya usaha koperasi masih jauh dari harapan – terutama kontribusi hasil usaha ini melalui kontribusi pajak. Terutama saat kalangan masyarakat dengan kejadian-kejadian yang menyeret petugas-petugas yang terkait bidang perpajakan ini sangat alergi untuk menunaikan kewajibannya. Memang tidak menjadi masalah, tetapi sanksinya adalah muncul pajak terhutang yang harus dibayar di masa mendatang oleh para wajib pajak yang enggan membayar dengan alasan distrust terhadap petugas penagih pajak.

Sepanjang penggiat usaha di sektor kooperasi masih dikebiri dengan undang-undang sejenis yang kemudian dibatalkan oleh MK dan belum ada terobosan dari aktivis kooperasi untuk menyokong ekonomi bangsa, maka retorika akan selalu terjadi dan terjadi lagi.

Yang penting, jangan ada dusta di antara kita

#kooperasi, #retorika