Anggaran Petugas Pemadam Kebakaran Lahan

Iseng-iseng pagi ini membuka media massa lokal tercinta, Kalteng Pos, pada halaman pertama kolom pojok kanan bawah tertulis rencana anggaran penanggulangan bencana siaga darurat kebakaran lahan Provinsi Kalimantan Tengah sepintas data-datanya tertulis sebagai berikut :

  1. Posko pengendalian ada tiga titik : 1) Posko Induk di Jl. RTA Milono (Komplek Kantor Gubernur – seberang Perguruan Muhammadiyah), 2) Pos Mahir Mahar (dekat dengan Kereng Bengkirai), dan 3) Kantor Camat Jekan Raya di Lingkar Luar (Poros jalan Tingang),
  2. Personel yang terlibat : total 126 orang, terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 42 orang, unsur TNI 6 orang, unsur Polri 6 orang, unsur Tenaga Serbaguna Dinas Sosial (Tagana) sebanyak 5 orang, Anggota Manggala Agni BKSDA Dinas Kehutanan sebanyak 45 orang, Brigade Rescue 3 orang, Relawan Pemadam Kebakaran (unsur institusi tidak disebutkan) sebanyak 6 orang, Petugas Pemadam Kebakaran (Fire Brigade) sebanyak 5 orang, Pemadam Kebakaran Pos Sekretariat Daerah Provinsi sebanyak 6 orang, unsur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebanyak 1 orang, dan Badan Lingkungan Hidup sebanyak 1 orang
  3. Peralatan yang dipergunakan mobil komando (Hilux Bensin) sebanyak 1 unit, Mobil Rescue (Hilux Pickup) sebanyak1  unit, Mobil Mini Truk (Hilux Pickup) sebanyak 1 unit, Mobil Dapur Umum (dari Dinas Sosial), Mobil Komunikasi bergerak, dan Mobil Ambulance
  4. Biaya-biaya tersebar sebagai berikut :
  • Uang lelah penasehat, pembina, komandan, wakil panitia Rp 125.000/hari/orang untuk 90 hari bagi 31 personel (jumlah Rp 348.750.000)
  • Uang lelah anggota Rp 100.000/hari/orang untuk 90 hari kerja bagi 95 personel ( Rp 810.000.000)
  • Biaya BBM Solar untuk 90 hari kerja Rp 14.000/liter/hari sebanyak 300 liter/hari (Rp 378.000.000)
  • Biaya Bensin untuk 90 hari kerja Rp 13.000/liter/hari sebanyak 200 liter (Rp 234.000.000)
  • Biaya konsumsi 90 hari kerja untuk 95 petugas Rp 35.000/hari/orang (Rp 299.250.000)
  • Minuman Aqua 25 dos/hari untuk 90 hari kerja Rp 25.000/dos (Rp 56.250.000)
  • Media Center (yang memberitakan perkembangan dan informasi terkini) dibiaya sebesar Rp 50.000.000
  • Operasional Mobilisasi (perbaikan kendaraan dan lain sebagainya, mungkin tambah angin ban atau penambalan baut, beli selang dan seterusnya) diharga Rp 55.000.000
  • Pembelian mobil Hilux (mobil komando) Rp 450.000.000
  • Pembelian dua mobil Hilux Pickup (kendaraan serbaguna dan mini truk) Rp 600.000.000 (berarti masing-masing sebesar Rp 300.000.000)
  • Pelaksanaan pengawasan (monitoring) sepaket Rp 250.000.000 (biaya komando dan koordinasi)

Setelah ditotal menurut sumber Media Kalteng Pos tertulis Rp 2.681.250.000 (sebenarnya saya masih penasaran apakah pemberitaan ini kalkulasinya sudah pas atau penulis berita memberi alasan bahwa narasumber yang memberikan data RAB sebagaimana yang dirilisnya melalui koran hari ini keliru?, misal pada poin uang insentif bagi petugas pemadam sebanyak 95 orang, jika nilai tersebut dikalikan dengan benar hasil yang tertera semestinya adalah Rp 855.000.000 bukan tertulis Rp 810.000.000- ini baru dari satu pos pembiayaan yang cukup vital untuk menggerakkan anggota bekerja kan?)  yang berarti pada rilis berita hari ini biaya Rencana Anggaran Penanggulangan Bencana Kebakaan Lahan sesungguhnya adalah 3.490.750.000 (baca : tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) – atau alasan lainnya salah ketik (padahal yang mengetik adalah pewarta itu sendiri – mungkin karena ingin cepat tayang sehingga kontrol isi/konten tidak dipedulikan, kemana larinya editor redaksi atau editor berita jika hal sekecil ini bisa lolos?) – mikir?

Selanjutnya saya menganalisis kerangka berpikir menurut peruntukannya menurut ukuran awam dan normatif yang “mungkin” bisa diterima oleh kalangan pembaca akar rumput dan cenderung berpikir simpel yaitu :

  1. Siapa saja sih Unsur Penasehat, Pembina, Komandan, Wakil Panitia yang disebutkan jumlah kuantitasnya dari masing-masing unsur yang terlibat – sementara data disebar merata dan tersembunyi – seolah-olah ada kesan akan ada anggota yang bertugas di antara 126 orang tadi bisa dobel menerima insentif (ya komandan termasuk juga petugas/ staf pemadam kebakaran?)
  2. Untuk harga solar BBM yang mencapai Rp 14.000 dianggap wajar karena kelangkaan solar di Kalimantan Tengah menyebabkan harga eceran mencapai Rp 17.000 per liter. Namun untuk bensin rasanya di luar kewajaran sekali, karena eceran dihargainya Rp 7500 – 10.000 per liter dan jika membeli di SPBU harga premium sebesar Rp 5500, apakah biaya Rp 13.000 per liter ini mobil komando dan mini truk menggunakan BBM pertamax- jika benar saya pikir ini realistis – tapi apakah sempat? dari masing-masing posko tersebut mobil-mobil rela  menuju SPBU sementara titik target sudah menjadi alamat darurat? Artinya jika diasumsikan Bensin Premium sebagai BBM ini adalah mark-up nilai sebesar 236% menggunakan harga dasar SPBU atau alih-alih eceran mendapat kenaikan sebesar 173% – entah jika diartikan kenaikan ini adalah untuk “chiki-chiki” petugas?
  3. Media Center yang dimaksud pun – tidak ada penjelasan yang berarti sehingga mencapai angka fantastis seperti Rp 50 juta – siapa dan apa kerjanya?
  4. Malahan operasional mobilisasi semestinya yang dinaikkan tidak hanya Rp 55 juta saja melainkan bisa saja sampai 105 juta karena pemakaian alat, alat habis pakai, alat habis buang, alat aus, ban meletus, selang meleleh, baut lepas, roda hilang, dan seterusnya – atau pakaian anti api, seragam petugas, masker, topi, sarung tangan, tali-temali, cangkul, sekop, parang, yang pasti untuk peralatan penggerak dan pendukung kegiatan pemadaman –
  5. Pengadaan mobil di saat-saat darurat seperti ini sangat tidak relevan, belum lagi harus melalui kerangka tender karena pembelian peralatan yang totalnya saja (Off the road) mencapai 1,45 Milyar tersebut ? – apakah karena alasan darurat peraturan pengadaan barang dan jasa dilanggar juga?, malah ini bisa menjadi bulan-bulanan pemeriksaan BPK untuk Laporan Keuangan Tidak Wajar atau bahkan menyebabkan Tidak Memberikan Opini – bukankah sudah ada kendaraan operasional yang dianggarkan setiap tahunnya – bukankah lebih bijak jika insentif petugas dinaikkan melalui pos ini atau penambahan tenaga(personel) pemadam dengan melibatkan brigade rescue swadaya dan swakarsa untuk meningkatkan peran masyarakat?
  6. Toh, jika poin 5 di atas dipertanyakan, apa kegunaan dana monitoring pengawasan controling manajemen yang mencapai seperempat milyar (karena ini dipastikan sebagai biaya koordinasi antara komandan dan penasehat serta ketua panitia – jika keterlibatan unsur-unsur lain tidak diawasi dan disupervisi dengan sebenar-benarnya)?

Tentunya antara berita (yang disampaikan melalui media massa) dan pelaksanaan pembasmian dan pemadaman kebakaran lahan sama seperti seutas benang Harapan dan kenyataan (das sein das sollen). Masyarakat berharap pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemadaman sesuai kewenangannya, Pemerintah diharap mengatur masyarakat melewati himbauan dan penegakan hukum bagi pelanggar peraturan daerah seperti Dilarang membakar lahan atau dilarang membersihkan lahan pekarangan menggunakan api, di sisi lain Kenyataan sulit dihindari bahwa memerintah masyarakat ini rumit dan sulitnya beribu-ribu ampun, menindak masyarakat pun rasanya tidak tega sebab masyarakat ini adalah lumbung suara saat pemilihan legislatif dan eksekutif yang akan datang (2015).

Buah simalakama jika setiap warsa,
bencana asap ini merajalela
memporak-poranda asa –
kami hanya bisa berharap,
bertanya dan berdoa

Kapan selesainya?

#analisis, #bbm, #bensin, #eksekutif, #imbas-kemiskinan, #kebakaran-lahan, #kebijakan-publik, #kelangkaan, #masalah-kehutanan, #oktober, #opini, #pemerintahan-daerah, #pemikiran, #penegakan-hukum, #peraturan-daerah, #pertamax, #premium, #solar